TULISAN TUGAS KULIAH (Part 2): SEBUAH PENELAAHAN ATAS BATAS KEBENARAN

Juni 21, 2011 § 5 Komentar

Part 2 dari edisi tulisan tugas kuliah…

kali ini membahas tentang keuangan negara, agak berat memang, tapi semoga saja bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. . .
selamat menikmati. . .

KEUANGAN NEGARA, SEBUAH PENELAAHAN ATAS BATAS KEBENARAN

Masih terngiang dalam pikiran kita bersama bagaimana sebuah polemik datang menghujam negeri kita tercinta. Polemik yang sangat menguras tenaga dari berbagai pihak dan juga menimbulkan friksi pendapat yang tajam. Polemik tersebut bertajuk, “Pengertian Keuangan Negara”. Mengapa hal ini bisa jadi polemik yang begitu rumit? Sampai dua orang guru besar pun berbeda pendapat akan hal ini. Bukan masalah yang sepele, bukan pula sekedar pengertian normatif, akan tetapi ini menyangkut kepentingan rakyat yang sangat luas dampaknya.

Ketika polemik atau permasalahan sudah tersaji di depan mata kita maka saatnya lah kita menggali lebih dalam masalah ini. Jika pun tak mendapatkan solusi, minimal kita telah tahu akan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Itu lah sikap dari yang seharusnya ada dalam mahasiswa sebagai bagian dari peranannya. Oleh karena itu, penulis mencoba menuangkan apa-apa yang sudah ditelaah dan dipelajari mengenai keuangan negara dalam tulisan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dalam menambah wawasan akan permasalahan yang terjadi.

Memulai penelaahan mengenai pengertian keuangan negara harus dimulai dari dasar bagaimana definisi keuangan negara terbentuk. Ranah dari definisi keuangan negara berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang secara pasti mengatur mengenai keuangan negara baru ada pada tahun 2003, yaitu melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu dasar apa yang digunakan sebelum tahun 2003? Keuangan negara sebelum tahun 2003 didasarkan atas hukum warisan negara penjajah Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Selain ICW, sebenarnya masih banyak produk hukum dari negara Belanda yang mengatur mengenai keuangan negara. Namun, produk hukum sudah tidak relevan lagi terhadap kondisi kekinian karena hukum ini diciptakan dengan tujuan mengamankan kepentingan Belanda atas Indonesia sebagai negara jajahan.

Setelah menetahui sejarah dari dasar keuangan negara sekarang saatnya kita telaah pengertian keuangan negara berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. (Pasal 1 huruf 1 UU No. 17/2003)

Pengertian keuangan negara di atas hanya salah satu dari beberapa undang-undang lain yang juga memaparkan mengenai pengertian keuangan negara. Undang-undang tersebut antara lain, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam

bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban

yang timbul karena :

a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Selain itu juga ada Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang BPK yang di dalamnya memaparkan pula mengenai keuangan negara.

Dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengidentifikasi bagaimana polemik tentang pengertian keuangan negara tersebut bisa muncul. Identifikasi paling mudah adalah dengan melihat bahwa lebih dari satu sumber hukum valid yang memaparkan tentang pengertian keuangan negara. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan kerancuan dalam interpretasi atas hukum yang berlaku. Mengapa?

Dengan sumber hukum yang berbeda maka kemungkinan besar dasar pemikiran dan konsep akan sebuah keuangan negara yang proposional akan kabur maknanya. Pihak pembuat undang-undang yang satu akan berbeda pandangan dengan pembuat undang-undang yang lain.

Polemik mulai membesar ketika kasus Bank Century mencuat dengan penuh kerumitannya. Keuangan negara menjadi sorotan, apakah dana talangan dari LPS adalah keuangan negara? Di titik inilah ternyata perbedaan penafsiran tentang keuangan negara menjadi sangat tajam. Menurut Erman Rajagukguk, seorang guru besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, menelaah bahwa dana pemerintah yang masuk ke dalam Badan Hukum tertentu adalah berbentuk saham, bukan harta kekayaan badan hukum tersebut. Dengan demikian, kerugian badan hukum tidak otomatis menjadi kerugian negara. Berbeda halnya dengan Ahmad Syarifuddin Natabaya, seorang pakar Hukum Tata Negara, berpendapat bahwa dana LPS adalah keuangan negara dengan argumen bahwa kekayaan LPS diperoleh melalui fasilitas pemerintah dan kekayaan LPS tidak dibagi atas saham-saham.

Dalam beberapa perdebatan yang lain pun sering terjadi perbedaan penafsiran yang berasal dari perbedaan sumber hukum yang digunakan. Di satu sisi menggunakan definisi keuangan negara dari UU 17 tahun 2003, akan tetapi di sisi yang lain menggunakan UU yang lain. Pantas saja jika terjadi perbedaan penafsiran yang tajam.

Jika dilihat dalam tataran teoritis redaksional undang-undang yang di dalamnya memaparkan tentang keuangan negara, sebenarnya sudah ada koridor yang cukup jelas mengenai propporsi dan wilayah keuangan negara. Dengan penggunaan frasa “Semua hak dan kewajiban negara…” maka di sini jelas bahwa wilayah dari keuangan negara didasari oleh semangat pengelolaan kekayaan negara demi kepentingan rakyat. Namun, dalam tataran teknis, kita akan menemukan suatu hal yang jauh dari ideal. Benturan kepentingan akan terjadi dalam perumusan keuangan negara ini dan batas akan “kebenaran” pun menjadi kabur.

Menurut penulis, pengertian keuangan negara harus dirumuskan dalam satu sumber hukum yang nantinya kan menjadi rujukan tunggal. Adapun jika diperlukan, dapat dihasilkan produk hukum derivatif sebagai penjelas dari pengertian keuangan negara tersebut. Selain itu, berdirinya satu definisi khusus tentang keuangan negara harus mencakup aspek yang komprehensif dari aspek pemerintahan yang luas. Agar dasar hukum yang diperoleh tepat untuk semua kegiatan pemerintahan. Selain itu, aspek kepastian hukum pun harus terpenuhi betul dalam perumusannya, memperkecil kemungkinan adanya multitafsir. Meminjam istilah Bapak Erman Rajagukguk, undang-undang dan pelaksanaanya harus memenuhi tiga kriteria, Predictability (kepastian hukum), Stability (dapat mengakomodir kepentingan), dan Fairness (adil)

Memang akan tidak mudah menghasilkan pengertian keuangan negara se-ideal itu. Namun, pencarian batas “kebenaran” atas mana yang bukan dan mana yang memang keuangan negara harus diperjuangkan demi kepentingan rakyat. Demi kepentingan rakyat. Bukan yang lain. Negara Indonesia harus bangga menjadi negara hukum, akan tetapi negara Inndonesia harus bekerja keras untuk menjadi negara yang taat hukum.

_Because the greatest law came from the greatest thing, ALLAH swt_

Iklan

TULISAN TUGAS KULIAH (Part 1): MERUNTUHKAN SENDI NEGARA DENGAN KORUPSI

Juni 21, 2011 § Tinggalkan komentar

Bismillahirrahmanirrahiim. . .

berhubung sedang tak punya dan tak mampu mengeluarkan tinta digital sebagai ungkapan inspirasi maka kali ini saya posting tulisan-tulisan hasil tugas kuliah. Lumayan juga, menambah warna postingan saya, jadi ada unsur akademisnya gini…
dan ternyata setelah saya lihat, tulisan saya bagus juga walau dikerjakan dengan sisitem kebut semalam dikejar deadline dan dosen 😀
Ini tulisan pertama tentang korupsi untuk tugas mata kuliah Etika Profesi
selamat menikmati dan semoga bermanfaat. . .

MERUNTUHKAN SENDI NEGARA DENGAN KORUPSI

“BERANTAS KORUPSI!!”, gema teriakan pemberontakan terhadap tingkah biadab penghancur negara yang selalu saja bergaung di negeri ini. Semua lapisan masyarakat menyerukan ini. Tua-muda, kaya-miskin, pelajar-mahasiswa, semua lapisan tak terkecuali. Lihat! Semua melawan hal ini, semua membenci hal ini, semua tak inginkan hal ini. Namun, korupsi tetap berdiri angkuh mengangkangi negara tercinta kita, Indonesia. Mengapa korupsi tetap bertahan ketika semua melawan? Apa gaung “BERANTAS KORUPSI!!” hanya sebuah suara samar-samar? Atau memang korupsi telah begitu kuat dan mengakarnya dalam negara ini?

Sebuah tanda tanya besar saya suguhkan di awal. Sebuah perenungan saya paksakan kepada Anda di awal tulisan ini. Agar kita semua memulai membahas korupsi dengan dasar ingin bergerak, bukan ingin membahas atau malah sekedar tahu. Harus bergerak! Tak ada opsi lain. Korupsi telah bergerak sedang kita masih berwacana sana-sini. Kita biarkan korupsi bergerak maka negara sebesar Indonesia pun akan lenyap eksistensinya. Ya, lenyap eksistensinya.

Benarkah eksistensi Indonesia sebagai negara akan lenyap dengan korupsi? Dengan yakin akan saya jawab, YA! Bukan main-main, dengan keadaan seantero Indonesia menyerukan antikorupsi pun, korupsi dapat dengan lincah bermain-main di seluruh sektor kehidupan bangsa dan negara. Ini lah yang harus menjadi titik fokus dan esadaran kita bahwa korupsi bisa menghancurkan sendi-sendi negara sehingga eksistensi negara Indonesia pun dapat lenyap.

Pada tulisan kali ini, akan kita lihat bagaimana ‘kekuatan’ korupsi Indonesia dan kemampuan korupsi dalam menghancurkan eksistensi negara kita. Serta sektor mana saja sebagai sebuah elemen eksistensi sebuah negara yang akan atau malah sudah diserang oleh dampak korupsi. Dengan begini, kiat bisa sama-sama meyadari bahwa korupsi sudah bukan masalah kehilangan uang atau kekayaan tapi dapat menghilangkan eksistensi bangsa.

Menilai dan mengukur kekuatan korupsi bisa jadi sangatlah mudah. Tak percaya? Pahami apa itu korupsi dan lihatlah sekitar. Sudah pasti akan kita dapatkan hasil yang meyakinkan bahwa korupsi telah tersebar di semua lini. Namun, korupsi yang akan kita ukur kali ini adalah tingkatan korupsi yang terstruktur, masif, dan menyentuh aspek eksistensi negara. Biasa kita dengar dengan sebutan white colar crime atau red tape corruption.

Ada banyak ukuran dalam menilai korupsi, satu contoh dengan menggunakan IPK (Indeks Persepsi Korupsi). Sebuah instrumen pengukuran tingkat korupsi global yang paling dikenal yang dikeuarkan oleh Transparency International Indonesia. Pada tahun 2008 Indonesia memiliki IPK 2,6, meningkat pada tahun 2009 menjadi 2,8, dan pada tahun 2010 tak bergerak dengan tetap pada angka 2,8. Skor IPK Indonesia pada angka 2,8 harus dilihat seperti adanya, yaitu Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara yang memiliki masalah korupsi yang besar dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu Singapura (9,2), Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3). Dengan skor 2,8 ini pada tahun 2009 Indonesia berada pada peringkat 111 dari 180 negara di dunia dengan peringkat pertama diduduki oleh Selandia Baru (9,4).

Berikut ini adalah artikel yang menggambarkan keadaan korupsi di Indonesia:

VIVA-NEWS (4 Agustus 2010)

“Indonesia Corruption Watch (ICW) Rabu kemarin, 4 Agustus 2010, merilis bahwa mereka mendapati 176 kasus korupsi yang ditangani aparat hukum di level pusat maupun daerah. Nilai kerugian negara dalam kasus-kasus itu ditaksir mencapai Rp2,102 triliun.

Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2009 lalu, tercatat hanya ada sebanyak 86 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 triliun. ICW juga mencatat jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun ini ada 441 orang. Sedangkan sepanjang tahun lalu hanya 217


Pelaku korupsi yang menempati peringkat tertinggi adalah kalangan swasta dengan latar belakang komisaris maupun direktur perusahaan. Mereka ada 61 orang.
Empat pelaku yang di urutan tertinggi lainnya adalah kepala bagian di instansi pemerintah (56 orang), anggota DPRD (52), karyawan atau staf di pemerintah kabupaten/kota (35), dan kepala dinas (33).
Jika dibanding tahun 2009 semester I, ada pergeseran di mana peringkat pertama diduduki anggota DPR/DPRD (63 orang).

Dalam laporannya, ICW juga mengungkapkan bahwa saat ini korupsi di daerah menjadi favorit. Selama 2010, ada 38 kasus korupsi keuangan daerah yang ditangani aparat
hukum, dan melahirkan potensi kerugian negara terbesar yakni, Rp596,232 miliar.
Tiga sektor lain yang menjadi penyumbang terbesar bagi potensi kerugian negara adalah: perizinan senilai Rp420 miliar (1 kasus), pertambangan Rp365,5 miliar (2 kasus), dan energi/listrik Rp140,8 miliar (5 kasus).
Sebagai perbandingan, pada semester I tahun 2009, kasus korupsi yang menggerogoti kas daerah ada 23 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp410,857 miliar.

Soal modus, yang paling banyak digunakan adalah penggelapan (62 kasus), mark upanggaran (52 kasus), proyek fiktif (20 kasus), penyalahgunaan anggaran (18 kasus), dan suap (7 kasus).”

Secara singkat, dapat kita lihat dengan gamblang bahwasanya kekuatan korupsi di Indonesia sudah sedemikian besar menyebar dan mencengkram negeri ini. Sudahlah yakin bahwa korupsi siap menghancurkan eksistensi negara kita. Tiap waktu berlalu, imunitas dan resistensi korupsi terhadap hukum dan peraturan semakin meningkat. Langkah-langkah pemberantasan korupsi pun selalu dijegal oleh para para koruptor penguasa.

Jelas, korupsi punya kekuatan cukup dalam menghancurkan eksistensi negara Indonesia. Kemudian beralih pada pertanyaan berikutnya, korupsi pada sektor mana yang dapat mengakibatkan hilangnya eksistensi bangsa dan negara? Sebelum itu, eksistensi sebuah negara bisa secara mudah diartikan sebagai elemen dasar pembentuk negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Sebenarnya, banyak titik rawan korupsi yang dapat mengakibatkan hilangnya eksistensi suatu negara. Namun, yang menjadi titik rawan utama menurut penulis adalah sektor hukum, birokrasi, dan pendapatan negara.

Sektor Hukum

Sangat banyak kasus korupsi yang terjadi pada sektor hukum. Bahkan urutan teratas lembaga-lembaga terkorup pun diisi oleh badan atau lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan lain-lain. Lebih dari itu, kasus korupsi di sektor hukum pun kerap kali menjadi sorotan masyarakat seperti pada kasus Gayus Tambunan yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Badan-badan hukum yang seharusnya menjadi garda depan pemberantasan korupsi malah menjadi sarang koruptor. Hukum sudah tak lagi bersih, bahkan dicurigai oleh masyarakat.

Apakah korupsi di sektor hukum dapat menghilangkan eksistensi negara? Sudah kita bersama dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum yang kekuasaan tertinggi bukan berada pada tangan siapa pun, akan tetapi pada hukum itu sendiri. Hukum lah yang mengatur masyarakat, menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak, menjamin kewajiban, dan fungsi vital lainnya dalam sebuah bangsa dan negara. Jika sektor ini sudah lumpuh diserang oleh korupsi maka eksistensi negara pun akan bersiap menjadi lumpuh

Parlemen, sebagai penghasil produk-produk hukum layaknya undang-undang, telah menjadi lembaga terkorup urutan nomor wahid pada tahun 2009 berdasarkan penelitian Transparansi Internasional Indonesia. Undang-undang sebagai landasan konstitusi negara dihasilkan dari lembaga terkorup. Bagaimana jadinya negara kita? Mereka lah para koruptor yang mengaku sebagai wakil rakyat. Di tangan mereka hukum tertinggi negara tergenggam. Namun, dengan tangan yang sama pula, korupsi dilakukan dengan masif. Dari sinilah eksistensi bangsa dan negara akan lenyap.

Kepolisian, kejaksaan, dan hakim sebagai penegak hukum di tengah masyarakat pun masuk dalam urutan teratas lembaga terkorup. Penegakan hukum sudah tak bisa diandalkan sepenuhnya. Tempat di mana seorang rakyat meminta keadilan justru menjadi tempat nyaman praktek korupsi berjalan. Ironis sekali. Hukum yang tak berjalan sebagaimana mestinya akan membuat masyarakat tak percaya lagi dengan hukum. apa yang terjadi ketika masyarakat tak percaya lagi dengan sistem penegakan hukum? jika hal ini terus dibiarkan, hukum tak punya pengikut lagi. Sudah tak ada lagi kepercayaan publik terhadap hukum. Bersiaplah untuk keadaan terburuk di mana tak ada hukum yang dapat mengatur masyarakat karena masyarakat tak lagi percaya hukum. hal ini tentu berakhir dengan hilangnya eksistensi bangsa dan negara.

Sektor Birokrasi

Birokrasi sebagai perwujudan pemerintahan akan memegang peranan teramat penting dan luas bagi hajat hidup orag banyak. Di mulai dari hal kecil mengurus KTP hingga pencairan dana bermilyar-milyar, berada di tangan birokrasi yang digerakan oleh para pegawai negeri. Luasnya cakupan fungsi ini membuat ranah birokrasi menjadi sangat sulit dikontrol agar tetap berada pada jalur yang benar. Ditambah dengan berbagai kondisi seperti otonomi daerah yang malah menciptakan celah-celah korupsi pada birokrasi di pemerintah daerah.

Dengan fungsi yang sangat besar ini, korupsi terus menggerogoti sektor birokrasi. Menciptakan kerugian yang besar yang bahkan juga berdampak besar terhadap hajat hidup orang banyak. Kesejahtraan akan turun dengan adanya korupsi di sektor ini. Selain itu, dampak yang timbul dari adanya korupsi pada sektor ini adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Sebuah bangsa dan negara yang berdiri dengan disokong sistem pemerintahan yang di dalamnya adalah birokrasi akan menjadi rusak eksistensinya bila birokrasi di dalamnya korup. Tak ada lagi pemerintahan yang mampu menjalankan sebuah bangsa dan negara. Korupsi telah mengalihkan fungsi dari melayani publik menjadi mencuri uang publik. Tentu saja pemerintahan seperti ini tidak akan bertahan lama.

Sektor Pendapatan Negara

Sektor ini langsung berhubungan dengan sumber dana pelakasanaan pemerintahan dan kehidupan sebuah bangsa dan negara. Pada sektor ini korupsi terjadi secara masif. Perubahan dan perbaikan terus dilakukan, akan tetapi belum bisa memberantas korupsi yang terstruktur yang berda di dalamnya. Selain itu, lahan basah ini lah ya
ng selalu menjadi incaran empuk bagi para koruptor untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya.

Jika korupsi sudah menyerang sektor ini secara masif maka minimal akan ada dua akibat yang mengancam eksistensi bangsa dan negara kita. Pertama, sumber pendanaan negara akan berkurang. Tentunya hal ini kan berakibat pada tidak berjalannya semua lini pemerintahan dengan baik. Jika kondisinya parah maka negara akan tidak dapat menjalankan pemerintahan dan sektor lainnya. Eksistensi sebagai bangsa dan negara akan hilang ketika sumber dana terus masuk ke dalam pundi-pundi emas sang koruptor.

Kedua, sektor pendapatan negara ini juga berpengaruh langsung terhadap dunia perekonomian dan bisnis sebuah negara. Pajak adalah salah satu faktor penentu dalam perekonomian dan bisnis. Ketika sektor pajak sudah menjadi korup pastilah dunia perekonomian menjadi tak stabil dan keadaan ini mengakibatkan berkurangnya lahan pekerjaan dan berujung pada penurunan kesejahteraan rakyat. Pada poin inilah, yaitu kesejateraan rakyat, menjadi sebuah elemen penting dalam eksistensi sebuah bangsa dan negara. Jika rakyatnya sudah tak lagi sejahtera diakibatkan oleh korupsi maka eksistensi keberadaan bangsa dan negara pun akan lenyap.

Tiga sektor di atas cukup bisa dibilang sebagai sendi negara yang menyokong eksistensi sebuah bangsa dan negara. Dengannya, sebuah bangsa dan negara dapat terus ada dan diakui oleh dunia luar. Membiarkan tiga sektor tersebut habis digerogoti korupsi sama saja dengan menghancurkan sendi negara dan siap menenggelamkan sebuah bangsa dan negara dalam keadaan luluh lantak. Eksistensinya sudah pudar, arah dan tujuan bangsa dan negara sudah dibiaskan oleh kerakusan para koruptor elit. Hanya materi dan materi saja yang selalu menjadi tujuan.

Seperti saya tekankan pada awal tulisan bahwa kita tak akan sekedar membahas masalah korupsi, akan tetapi mau bergerak memberantasnya.. Semuanya akan berujung pada kehancuran bangsa dan negara jika korupsi masih tetap ada di bumi pertiwi. Bergerak lah kawan, lakukan apa yang kau bisa untuk memberantas korupsi sehingga bangsa dan negara ini tetap berada pada eksistensinya, pada tujuannya, pada kesamaan visinya. Hasil perjuangan kita hari ini jika tak kita rasakan langsung, mungkin anak-cucu kita yang akan merasakan.

BERGERAK BERANTAS KORUPSI..!!

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Juni, 2011 at Mutsaqqif.